"Mulai 1 Agustus 2014, seluruh SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) di Jakarta Pusat tidak lagi menjual Solar bersubsidi," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir di Jakarta, Jumat (01/08). Ucapan petinggi Pertamina ini mungkin merupakan langkah awal dimulainya bbm bersubsidi termasuk premium/bensin akan dihapus dan digantikan dengan pertamax atau bahan bakar alternatif lainnya. (gambar: nasional.news.viva.co.id).
Kalaupun rencana kedepan Pertamina memberlakukan hal tersebut, jangan sampai Pertamina dalam hal ini pemerintah pusat melupakan UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang tertuang dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".
Jika kita menengok kembali sejarah negara Libya yang dulunya dapat mensejahterakan hampir sebagian besar rakyatnya dari hasil minyak bumi di mana sekolah, rumah sakit bebas dari pungutan apapun. Dan Libya sendiri merupakan negara dengan harga minyak termurah di dunia. Lalu mengapa negara kita yang kaya akan hasil bumi yang berlimpah, belum mampu memberi jaminan kehidupan layak?
Pengendalian BBM Bersubsidi mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu yang secara langsung ikut terlibat dalam distribusi bahan bakar minyak "Solar" bersubsidi ke perusahaan-perusahaan tertentu. Itupun dikarenakan situasi memaksa saya untuk melakukan dan sangat bertolak belakang dengan hati nurani serta aturan keseharian yang saya terapkan di Spbu sebelumnya, begitupula dengan aturan perusahaan.
Di mana belum genap seminggu bertugas, saya didatangi oknum polisi dan preman memperingatkan saya agar tidak menghalang-halangi bisnis mereka yang telah lama mereka jalankan. Dan dari mulut mereka sendiri menuturkan, bahwa keuntungan dari hasil penjualan M. Solar bersubsidi ini ke perusahaan-perusahaan tertentu disisihkan pula buat beberapa oknum petinggi di lembaganya. Belum lagi masyarakat setempat yang juga menginginkan "keadilan" serupa.
Mungkin inilah sebagian contoh kecil penyimpangan-penyimpangan yang diperbuat. Bagaimana pula dengan level-level di atas Spbu? Apakah dengan adanya program pemerintah yakni pengendalian bbm bersubsidi mampu mempersempit ruang gerak oknum-oknum yang telah lama mengerogoti kekayaan alam kita. Minal 'aidin wal faidzin, Mohon maaf lahir dan bathin. Selamat Hari Raya idul Fitri 1435 H.